Pemetaan Program Kegiatan RKPD 2021

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/736/SJ, tanggal 27 Januari tahun 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana di amanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa penerapan peraturan tersebut harus diberlakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, maka diperintahkan kepada saudara /i untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan proses pemetaan (mapping) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RENSTRA dengan program kegiatan dan sub kegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;

b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RENSTRA sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RENJA sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;

c. Pelaksanaan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanaan sejak dikeluarkan surat edaran ini sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

d. Pelaksanaan asistensi terhadap hasil pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan TAPD, dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 25 Februari 2020. (jadwal terlampir);

e.Hasil asistensi pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan TAPD, dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan entri ke dalam Sistem Aplikasi E-Perencanaan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.