Pemetaan Program Kegiatan RKPD 2021

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/736/SJ, tanggal 27 Januari tahun 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana di amanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa penerapan peraturan tersebut harus diberlakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, maka diperintahkan kepada saudara /i untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan proses pemetaan (mapping) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RENSTRA dengan program kegiatan dan sub kegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;

b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RENSTRA sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RENJA sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;

c. Pelaksanaan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanaan sejak dikeluarkan surat edaran ini sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

d. Pelaksanaan asistensi terhadap hasil pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan TAPD, dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 25 Februari 2020. (jadwal terlampir);

e.Hasil asistensi pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan TAPD, dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan entri ke dalam Sistem Aplikasi E-Perencanaan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rapat Persiapan LKPJ Bupati Tahun 2015

IMG_20160129_093257Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPP) kepada masyarakat, bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Salah satu tujuan LKPJ adalah mengetahui keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu.

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tim penyusun dari SKPD dalam penyusunan LKPJ Bupati, meningkatkan kemampuan Tim Penyusun dari SKPD dalam pengisian format LKPJ dalam pengumpulan dan pengolahan data LKPJ.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 (satu) hari bertempat di aula Bappeda Perencaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon dan jumlah peserta undangan sebanyak 90 (delapan puluh orang), seluruhnya adalah sekretaris/kepala bagian dari SKPD/OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon.

 

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN DATA LKPJ BAB IV SKPD

PEMAPARAN LKPJ 2015

Indikator Visi Misi BUpati

 

Rancangan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019

Sebagaimana telah diamanatkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025 dan pada Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Kabupaten dan Kota diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

RPJMD Kabupaten merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten dari Bupati terpilih yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi (RPJP-Provinsi) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJP-Kabupaten). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon ini akan menjabarkan kondisi umum daerah dan prediksi umum daerah serta visi, misi, sasaran, program dan arah pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
Read more