Monitoring dan Evaluasi di Kecamatan Tengah Tani

Wednesday, 10 August 2022 14:07:28 pm

Berita 777

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappelitbangda Tahun 2022 Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia telah menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Tengahtani yang dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 21 Juni 2022 Pukul 08.00 s/d selesai bertempat di kantor kecamatan Tengahtani.

  1. Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh Bupati Cirebon dan dihadiri oleh :
    • Wakil Bupati Cirebon;
    • Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
    • Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
    • Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
    • Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda;
    • Unsur Dinas PPKPP Kabupaten Cirebon;
    • Unsur Dinas PUTR Kabupaten Cirebon;
    • Camat Tengahtani;
    • Kepala Puskesmas Kecamatan Tengahtani;
    • Kuwu se-kecamatan Tengahtani;
    • Puskesos se-kecamatan Tengahtani.
  2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Teangahtani :
    • Jumlah penduduk Kecamatan Tenghatani sebesar 46.065 jiwa dan yang termasuk dalam DTKS sebanyak 33.518 jiwa;
    • Prosentase kemisinan di Kecamatan Tengahtani mencapai angka 72,76%;
    • Kecamatan Tengahtani sudah UHC dengan presentase 92,91%;
    • Wajib KTP di Kecamatan Tengahtani ada sebanyak 464 pada bulan Juni;
    • Permasalahan administrasi kependudukan, verifikasi dan validisasi DTKS, stunting dan rutilahu merupakan permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Tengahtani (Camat Tengahtani);
    • Puskesos masih kesulitan menentukan warga masuk dalam DTKS karena belum memiliki kriteria kemiskinan untuk dipakai; (Puskesos Tengahtani);
    • Warga miskin masih mengeluhkan layanan BPJS (PUskesos Tengahtani);
    • Maksimalkan tugas dan peran setiap pemangku kepentingan untuk bisa mengarahkan, melindungi dan membantu masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat (Bupati Cirebon);
    • Melakukan koordinasi dengan jaringan agama untuk ketentraman dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat;
    • Pemerintah bangkit membangun dimulai dari Desa;
    • Desa agar melakukan Musdes (musyawarah desa) untuk mengevaluasi jumlah penduduk tiap 3 (tiga) bulan sekali;