Pemetaan Program Kegiatan RKPD 2021

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130/736/SJ, tanggal 27 Januari tahun 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana di amanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa penerapan peraturan tersebut harus diberlakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, maka diperintahkan kepada saudara /i untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan proses pemetaan (mapping) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RENSTRA dengan program kegiatan dan sub kegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;

b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RENSTRA sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RENJA sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;

c. Pelaksanaan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanaan sejak dikeluarkan surat edaran ini sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

d. Pelaksanaan asistensi terhadap hasil pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan TAPD, dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 25 Februari 2020. (jadwal terlampir);

e.Hasil asistensi pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan TAPD, dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan entri ke dalam Sistem Aplikasi E-Perencanaan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Tahun 2021

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pada tanggal 16 Januari 2020, telah dilaksanakan Rapat Kickoff Meeting Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang bertempat di Ruang Rapat Suparman, Bappelitbangda Kab. Cirebon. Rapat Kickoff Meeting ini dihadiri oleh berbagai unsur stakeholder yang terlibat dalam perencanaan baik SKPD maupun Kecamatan.

Adapun pada kickoff meeting RKPD tahun 2021 ini disepakati 7 prioritas perencanaan pembangunan daerah Kab. Cirebon Tahun 2021, yaitu:

  1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar.
  2. Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat.
  3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana.
  4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi.
  5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial.
  6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan.
  7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan .

Download Kickoff Meeting RKPD 2021

Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Semester II Tahun 2014 di Provinsi Jawa Barat

Pengendalian dan evaluasi merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian kinerja rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan pengendalian dan evaluasi tersebut telah diuraikan tugas dan wewenang Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan: (1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah; (3) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan Read more